KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro mengikuti kegiatan Rapat Pengelolaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang digelar secara daring oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara
KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) mengikuti kegiatan Rapat Pengelolaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang digelar secara daring oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (28/10/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kenly Poluan, didampingi Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Sulut, Awaluddin Umbola serta Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda serta jajaran.
Dalam arahannya, Ketua KPU Sulut Kenly Poluan menyampaikan bahwa pengelolaan kehumasan di lingkungan KPU harus terus dikembangkan secara sistematis dan kreatif, terutama dalam menjawab tantangan komunikasi publik dan peningkatan partisipasi pemilih.
“Secara teknis, kita perlu menjabarkan konteks kerja kehumasan yang ingin kita bangun. Kehumasan KPU bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga,” ujar Kenly Poluan.
Sementara itu, Awaluddin Umbola menekankan pentingnya konsolidasi dan kolaborasi dalam menjalankan fungsi kehumasan dan sosialisasi kepemiluan.
“Kegiatan ini menjadi momentum untuk kembali mengkonsolidasikan kerja-kerja kehumasan dan sosialisasi kita. Ke depan, aktivitas kehumasan harus menjadi rutinitas,” tutur Awaludin.
Ia juga menambahkan bahwa kehumasan KPU harus mampu menghadirkan inovasi dan kreativitas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta mendokumentasikan setiap kegiatan dengan baik.
“Kita perlu membangun relasi yang kuat dengan lembaga-lembaga lain seperti Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, media, dan pemerintah. Dukungan sekretariat sangat penting dalam mendokumentasikan kegiatan, agar setiap data dan dokumen mudah diakses saat dibutuhkan,” tambahnya.
Awaludin juga menyinggung pentingnya pengelolaan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) sebagai alat ukur capaian kerja bidang sosialisasi dan kehumasan. Menurutnya, dokumentasi kegiatan menjadi bagian penting dalam penilaian IPP dan harus dilakukan secara berkelanjutan.
“IPP perlu dikonsolidasikan agar kita tidak kaku dan tidak kehilangan semangat dalam mengumpulkan data. Semua item kegiatan harus diisi dan didokumentasikan dengan baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan di bidang kehumasan dan sosialisasi kepemiluan.
Malonda menakankan bahwa setiap jajaran KPU harus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dokumentasi dan publikasi kegiatan, baik tahapan maupun non-tahapan.
“Kehumasan bukan hanya tentang menyebarkan informasi, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap KPU,” ujar Sekretaris KPU Sulut.
Kegiatan ini diikuti oleh Ketua, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM KPU se Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.